Cara Membuat dan Pentingnya Memiliki Surat Perjanjian Hutang

Saat ini begitu banyak proses untuk memiliki suatu benda yang diawali dengan proses hutang piutang atau pinjaman. Harga barang yang mahal menjadi alasan utama masyarakat memilih memakai jalur hutang dengan cara pembayaran mengangsur setiap bulannya. Hutang piutang tersebut dapat memiliki nilai hukum jika memiliki apa yang disebut sebagai surat perjanjian hutang yang dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat hutang piutang dan pembuatan surat perjanjian. Berikut ini akan dijelaskan kegunaan memiliki surat perjanjian untuk perkara hutang piutang baik dari segi pemilik hutang maupun pemberi piutang dan cara membuatnya.

Surat perjanjian terutama mengenai hutang piutang merupakan surat yang harus dibuat agar hutang piutang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum nantinya. Meskipun banyak surat hutang piutang yang tidak melibatkan aparat maupun pejabat berwenang seperti notaris, namun membuat surat perjanjian dapat digunakan sebagai bukti bahwa memang ada perkara hutang piutang yang disebutkan sehingga kedua belah pihak tidak dapat membuat pernyataan palsu yang dapat memberatkan pihak lainnya.

Berikut ini secara rinci guna surat perjanjian hutang dari sisi pemberi pinjaman:

1. Dapat digunakan sebagai bukti pada saat penagihan.
2. Menjadi bukti di pengadilan apabila diperlukan.
3. Sebagai catatan kepada keluarga apabila yang memberi hutang meninggal saat yang berhutang belum melunasi hutangnya.

Sedangkan kegunaan surat perjanjian hutang bagi si pemilik hutang adalah:

1. Menjadi bukti nominal hutang yang jelas.
2. Menjadi pengingat tanggungan.
3. Menjadi bukti di pengadilan apabila perkara hutang piutang dipersengketakan.
4. Sebagai catatan untuk keluarga.

Agar dapat dijadikan bukti maka ada persyaratan-persyaratan dalam pembuatan surat perjanjian hutang yaitu:

tips membuat surat perjanjian hutang

1. Menuliskan dengan jelas nama, alamat, nomor identitas semua pihak yang terkait termasuk saksi.
2. Menuliskan dengan jelas barang atau jumlah dana yang dihutangkan.
3. Menuliskan dengan jelas cara pengembalian yang telah disepakati meliputi:

• Batas akhir pelunasan.
• Besar nominal angsuran jika pelunasan dengan sistem cicilan.
• Syarat-syarat lain yang telah disepakati bersama.

4. Menuliskan dengan jelas mengenai barang jaminan jika disertakan dalam perkara hutang piutang. Misalnya pihak penghutang menyerahkan barang jaminan berupa BPKB motor maka yang perlu ditulis di surat perjanjian adalah:

• Nomor BPKB.
• Jenis motor.
• Tahun pembuatan motor.
• Atas nama BPKB.

5. Menuliskan dengan jelas waktu terjadinya penyerahan dana atau barang yang dihutangkan.
6. Mencantumkan saksi-saksi minimal 2 orang dari kedua belah pihak. Semakin tinggi nominal maka saksi yang dituliskan dan menandatangani perjanjian akan semakin tinggi misalnya ketua RT, RW hingga pejabat notaris.
7. Mencantumkan tanda tangan atau sidik jari semua pihak yang terlibat termasuk saksi.
8. Menempelkan materai dengan dibubuhi tanda tangan oleh pihak yang berhutang.
9. Dicetak atau dibuat 2 lembar untuk disimpan oleh kedua belah pihak. Sedangkan salinannya diserahkan kepada para saksi.
Surat perjanjian hutang dapat melibatkan notaris jika yang melakukan adalah sebuah lembaga atau organisasi dengan jumlah nominal dana yang besar. Hal ini sering dilakukan dengan tujuan investasi maupun suntikan dana. Semakin tinggi jumlah nominalnya maka sebaiknya semakin sah secara hukum juga surat perjanjian yang dibuat agar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan di pengadilan dengan bukti surat perjanjian tersebut. Demikian sedikit pengetahuan mengenai pentingnya membuat dan menyimpan surat perjanjian perkara hutang piutang, semoga memberi tambahan informasi dan manfaat.

Related Posts

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*